PONOROGO – Meledaknya anggaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menembus 39 persen dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo mulai putar otak. Targetnya, belanja pegawai bisa ditekan hingga menyentuh batas ideal 30 persen pada tahun 2027 mendatang.
Kepala BPPKAD Ponorogo, Sumarno, menyebutkan dua strategi utama yang disiapkan untuk mengendalikan angka tersebut. Pertama, memanfaatkan tren pensiun ASN yang cukup tinggi setiap tahun. Kedua, melakukan pemotongan terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara bertahap.
“Jadi langkah-langkahnya, pengurangan jumlah pensiun. Satu tahun rata-rata PNS pensiun 300 sampai 400 orang. Jadi tiga tahun ini mulai ada pengurangan,” ujar Sumarno, Senin (14/7).
Pada triwulan III tahun ini, sebanyak 138 PNS akan pensiun, dari golongan II hingga IV. Menurut Sumarno, kondisi ini akan berdampak langsung pada pengurangan gaji murni yang dibayarkan setiap bulan.
“Jadi gaji murni yang diterimakan akan turun. Yang kedua TPP yang diterimakan setiap bulannya akan turun. Dua hal ini yang bisa membuat postur belanja pegawai itu mendekati ideal 30 persen,” jelasnya.
Sumarno juga meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo untuk tidak melakukan rekrutmen CPNS mulai tahun ini hingga 2027. Sebagai gantinya, pemerintah akan mengoptimalkan tenaga CPNS dan PPPK yang sudah ada.
“Tidak akan menambah lagi pengadaan PNS,” tegasnya.
Tak hanya fokus pada efisiensi belanja, Pemkab Ponorogo juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara agresif. Pada tahun 2025, hingga perubahan APBD, realisasi PAD sudah mencapai Rp 508 miliar dari target Rp 1 triliun yang dirancang untuk 2023.
“Itu tetap akan kami lakukan sesuai misi dari Bupati Ponorogo. Artinya sudah hampir 50 persen. Kami optimistis terpenuhi hingga 2030 nanti,” pungkas Sumarno. (El)