PONOROGO – Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah menggelar kegiatan sosialisasi dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) semester I tahun anggaran 2025. Acara ini berlangsung pada Selasa (5/8/2025) dan menghadirkan dialog terbuka bersama Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Ponorogo, Rizky Wahyu Nugroho, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meninjau pelaksanaan program DBHCHT yang telah berjalan serta menyusun strategi optimalisasi untuk semester berikutnya.
“Hari ini kita mengundang Pemerintah Provinsi Biro Perekonomian untuk saling mengevaluasi kegiatan serapan DBHCHT yang sudah berjalan pada semester I dan sebagai review pada semester ke II,” ujar Rizky.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu DBHCHT agar pelaksanaan program berjalan maksimal dan sesuai regulasi.
“Kami berharap teman-teman OPD pengampu DBHCHT dapat melakukan serapan secara maksimal dan yang paling penting apapun yang dilakukan harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Pada awal tahun 2025, Pemkab Ponorogo mengelola anggaran DBHCHT sebesar Rp46 miliar. Dana tersebut dialokasikan ke delapan perangkat daerah sesuai dengan persentase yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82 Tahun 2024.
Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Biro Perekonomian Pemprov Jatim, Kabupaten Ponorogo menempati peringkat ke-10 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan capaian serapan sebesar 30,4 persen.
Pihak provinsi berharap capaian tersebut dapat meningkat pada semester II. Beberapa kendala seperti perubahan regulasi di wilayah penegakan Perda telah dikomunikasikan ke tingkat kementerian dan dikoordinasikan dengan Kantor Bea Cukai Madiun.
“Harapannya, target Ponorogo bisa masuk 5 besar penyerapan DBHCHT di Jawa Timur dapat tercapai,” tutup Rizky. (El)