PONOROGO– Kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pembiayaan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuai keluhan dari sejumlah mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ponorogo. Skema pendanaan yang kini dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat dinilai memberatkan dapur penyedia layanan, terutama dalam pemenuhan honor relawan.
Keluhan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas) Jawa Timur DPC Ponorogo yang digelar di kediaman ketuanya, Sugeng Hariyono, Kecamatan Mlarak, Senin (9/11) malam.
Menurut Sugeng, perubahan formula pembiayaan membuat dapur dengan jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit kesulitan menutup kebutuhan operasional. Sebab, selain membayar relawan, pengelola juga harus menanggung biaya listrik, gas, air, dan kebutuhan dapur lainnya.
“Relawan tidak mau dikurangi. Akhirnya berapa pun uang dari operasional yang didapat harus dibagi kepada 47 relawan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, pada awal pelaksanaan program, biaya sewa dapur diberikan dengan skema tetap sebesar Rp 6 juta per hari. Namun, aturan tersebut kemudian berubah menjadi Rp 2.000 dikalikan jumlah penerima manfaat. Selain itu, biaya operasional kini dihitung sebesar Rp 3.000 untuk setiap ompreng atau porsi makanan yang diproduksi.
Perubahan itu berdampak langsung pada kesejahteraan relawan. Di sejumlah dapur, honor yang diterima relawan hanya berkisar Rp 50 ribu hingga Rp 60 ribu per hari.
Sugeng mengaku bahkan harus menyisihkan sekitar Rp 10 juta dari pendapatan sewa dapur setiap periode untuk membantu menambah upah para pekerja. Meski demikian, tambahan dana tersebut dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan seluruh relawan.
Saat ini HMD Gemas Ponorogo membawahi sekitar 35 dapur SPPG dengan jumlah penerima manfaat yang beragam, mulai 500 hingga 2.500 orang. Di dapur yang dikelolanya sendiri, jumlah penerima manfaat disebut turun dari sekitar 3.500–3.600 orang menjadi 2.500 orang.
Keluhan serupa juga disampaikan salah satu anggota HMD Gemas, Momon. Pengelola dapur yang melayani sekitar 1.600 penerima manfaat itu menilai jumlah tenaga kerja yang ada masih dibutuhkan demi menjaga mutu pelayanan dan kebersihan makanan.
Dia mencontohkan proses pencucian ompreng yang harus melalui beberapa tahapan sanitasi, mulai dari pencucian menggunakan air sabun, pembilasan dengan air bersih, perendaman air panas hingga proses pengeringan menggunakan oven.
“Kondisi di lapangan kita sangat kesulitan. Kalau kita mau memecat karyawan juga tidak memungkinkan,” katanya.
Menurut Momon, pengurangan jumlah relawan berisiko mengganggu standar operasional yang selama ini diterapkan di dapur SPPG. Karena itu, para mitra berharap BGN kembali mengevaluasi kebijakan pembiayaan yang baru. Mereka menilai perubahan aturan setelah dapur berjalan justru menempatkan relawan pada posisi paling terdampak.
“Harapan kami ada kaji ulang. Intinya relawan jangan dijadikan korban. Bisa dikatakan relawan kemarin hanya menjadi kelinci percobaan,” tegasnya. (el)