PONOROGO – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026 untuk membiayai premi BPJS Ketenagakerjaan bagi 5.283 petani dan buruh tani tembakau selama sembilan bulan.
Selain perlindungan jaminan sosial, anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan keterampilan keluarga petani dan buruh tani tembakau melalui program pelatihan kerja.
Plt. Kepala Disnaker Ponorogo Henry Indra Wardana mengatakan, anggaran DBHCHT 2026 di instansinya difokuskan pada dua kegiatan, yakni pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan dan pelatihan keterampilan.
“Anggaran 2026, kita mendapatkan anggaran alokasi dari DBHCHT ya, itu digunakan untuk dua kegiatan,” kata Henry, Kamis (29/10/2026).
Selain petani dan buruh tani tembakau, Disnaker membiayai premi BPJS Ketenagakerjaan bagi sekitar 51.868 peserta dari kelompok masyarakat lainnya. Mereka meliputi pekerja informal, seperti tukang batu dan pedagang sayur keliling, guru ngaji, kader keluarga berencana (KB), kader posyandu, serta petugas parkir.
Data pekerja informal dihimpun melalui pemerintah desa, sedangkan data guru ngaji berasal dari Kementerian Agama, kader KB dari Dinas PPKB, kader posyandu dari Dinas Kesehatan, dan petugas parkir dari Dinas Perhubungan.
Pendataan ini ditujukan untuk menjangkau pekerja yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan meski memiliki risiko pekerjaan.
Menurut Henry, keterbatasan anggaran menjadi pertimbangan dalam menentukan durasi pembiayaan premi bagi kelompok masyarakat lainnya.
Bantuan tersebut diharapkan menjadi stimulan agar peserta dapat meneruskan kepesertaan secara mandiri.
Disnaker juga membuka peluang untuk kembali mengalokasikan bantuan pada 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan besaran DBHCHT.
“Harapan kami ini adalah stimulan. Jadi mereka itu kalau bisa sudah masuk, nanti bisa meneruskan. Nanti tahun 2027 kita anggarkan lagi,” jelas Henry. (adv/el)