Optimalkan DBHCHT 2026, Dorong Produktivitas dan Kesejahteraan Petani Tembakau

PONOROGO-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo terus mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026 guna meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani tembakau. Melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP), sekitar Rp3 miliar dialokasikan untuk berbagai program bantuan sarana produksi hingga pembangunan infrastruktur perkebunan.

Kepala Bidang Perkebunan DPKPP Ponorogo, M. Tunggul Swastiko, mengatakan seluruh bantuan yang bersumber dari DBHCHT telah selesai disalurkan kepada kelompok tani penerima manfaat.

Bantuan tersebut meliputi kultivator, hand tractor rotari, pembangunan jalan produksi perkebunan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT), YATD, hingga mesin perajang tembakau.

“Alhamdulillah, hari ini terakhir untuk YATD juga sudah kita berikan kepada masyarakat,” ujar Tunggul, Senin (2/11/2026).

Menurut Tunggul, pemanfaatan DBHCHT tidak hanya difokuskan pada wilayah sentra tembakau yang selama ini menjadi tulang punggung produksi. Pemkab juga mulai memperluas jangkauan bantuan agar manfaat anggaran bisa dirasakan lebih merata.

Ia menyebut Kecamatan Babadan, Balong, dan Jambon masih menjadi sentra utama produksi tembakau di Ponorogo. Namun, budidaya komoditas tersebut kini juga berkembang di sejumlah wilayah lain seperti Grogol, Sawoo, Sambit, Kauman, Jenangan, hingga kawasan timur Ponorogo seperti Pulung, Sooko, dan Badegan.

“Kalau kita bicara sentra, tiga yang pasti ya Babadan, Balong, Jambon. Cuma daerah-daerah baru juga mulai banyak,” katanya.

Di sisi lain, Pemkab Ponorogo juga berupaya memperluas akses pemasaran hasil tembakau dengan membuka peluang kerja sama dengan berbagai pembeli atau buyer.

“Kami juga berupaya mencari buyer, bisa perusahaan besar atau mungkin perseorangan, biar tidak terjadi monopoli dalam pemasaran atau penjualan hasil tembakau ini,” tandasnya. (adv/el)